Potensi Permasalahan yang (Mungkin) Terjadi pada Pemilu 2024

Tidak lama lagi Indonesia menghadapi pemilihan umum (pemilu) 2024. Pemilu adalah salah satu pilar utama proses akumulasi kehendak rakyat. Pemilu tidak akan lengkap tanpa kampanye dari para calon yang bersaing, baik secara individu maupun partai politik yang terlibat. Para calon menawarkan program-programnya kepada rakyat agar mendapat kepercayaan rakyat. Tujuan akhirnya agar mereka dipilih saat pemungutan suara. Idealnya sebuah pemilu diselenggarakan secara tertib, namun pada kenyataannya pemilu memiliki berbagai potensi masalah karena banyak kelompok kepentingan yang terlibat di dalamnya.

Potensi Permasalahan Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa menyatakan, pada pemilu 2024 masih akan dihadapkan dengan potensi masalah seperti logistik pemilu, data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terlalu tinggi, data hasil dari penghitungan surat suara, sampai pada gugatan akhir pilpres.

Beberapa ahli lainnya memprediksi masalah-masalah yang akan muncul pada pemilu 2024, antara lain;

1. Permasalahan Data Pemilih

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa, Totok Hariyono sebagai anggota Bawaslu mengatakan bahwa pemuktahiran validasi data pemilih merupakan masalah yang paling besar karena isu ini berhubungan dengan data pemilih. Oleh karena itu validasi data pemilih ini memerlukan adanya pengembangan mekanisme pemuktahiran dan juga penguatan regulasinya untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Penyebaran Logistik

Penyediaan dan penyebaran logistik pemilu seperti surat dan kotak suara oleh KPU juga tidak luput dari potensi masalah yang mungkin terjadi. Dalam rapat pokjasus seorang mantan anggota BAWASLU mengungkapkan bahwa masalah ini memerlukan dukungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam pendistribusian logistik.

3. Beban Kerja Berlebihan

Beban kerja para penyelengara pemilu juga bisa menjadi potensi masalah yang akan dihadapi pada pemilu 2024 nantinya. Sebab beban kerja yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu terlalu tinggi, bahan ketua BAWASLU Rahmat Bagja saat menjadi pembicara di Workshop Nasional Anggota DPRD partai HANURA, Senin 19 September 2022 pernah mengatakan bahwa pada saat pemilu 2019 lalu, ada sekitar 894 petugas penyelenggara yang meninggal dikarenakan beban kerjanya yang terlalu berat. Merujuk pada kejadian tahun 2019 lalu, tentunya pemerintah dan pihak-pihak terkait perlu memperhatikan beban kerja penyelenggara pemilu.

4. Perbedaan Tafsir antara BAWASLU dan KPU

Selain itu, perbedaan tafsir antara BAWASLU dan KPU merupakan potensi masalah yang harus diantisipasi, harus ada kesepakatan bersama dalam penghitungan suara. Sehingga tidak memuncul masalah-masalah lain ke depannya. Maka dari itu sebaiknya BAWASLU dan KPU sudah saling berkoordinasi satu sama lain terkait Peraturan KPU (PKPU) dan peraturan BAWASLU (PERBAWASLU).

5. Konsentrasi Panitia yang Terbagi

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan juga memberikan pendapat, salah satu potensi masalah pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 yaitu adanya irisan tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan bersamaan antara pemilu dan pilkada. Pemilihan yang akan dilaksanakan berdekatan akan memecah konsentrasi penyelenggara.

6. Ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks

Potensi masalah seperti penyebaran isu hoaks dan hate speech pada saat pelaksanaan kampanye merupakan salah satu masalah yang termasuk dalam kategori potensi masalah yang besar. Terutama saat ini  penyebaran isu hoaks dan juga hate speech dapat dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Saat ini telah muncul wacana untuk mempersingkat waktu pelaksanaan kampanye untuk mencegah konsekuensi terjadinya penyebaran berita hoaks dan juga hate speech.

7. Konflik dan Kerusuhan

Tidak hanya itu Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI, Letnan Jenderal TNI Mohamad Sabrar Fadhilah mengatakan bahwa pentingnya antisipasi keamanan sejak dini untuk mempersiapkan potensi terjadinya konflik/kerusuhan pada pelaksanaan pemilu 2024. Terutama konflik/kerusuhan terjadi di sebagian besar akan terjadi daerah. Apabila kurang persiapan maka itu akan sulit untuk ditangani dan dapat mempengaruhi terhadap kondisi keberhasilan penyelenggaraan pemilu 2024.

8. Politik Uang

Dalam pemilu permasalahan yang sangat sering terjadi dan tidak pernah luput setiap terjadinya pemilu yaitu poitik uang. Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang yang diberikan dalam bentuk uang atau barang agar orang yang diberikan suap tersebut mengunakan hak suaranya untuk memilih calon tersebut. Politik uang merupakan potensi masalah yang harus diantisipasi agar setiap pemilih dan calon dapat memilih dan dipilih secara adil. Oleh karena itu pemilih harus bersikap tegas, serta konsisten untuk menolak dan menghadapi pihak yang melakukan politik uang agar bisa terselenggaranya pemilu yang jujur, bersih, dan adil.

Sebuah Solusi

Setelah adanya pemetaan potensi masalah pemilu 2024, BAWASLU memberikan solusi dari masing-masing permasalahan seperti validasi data pemilih harus dihadapi dengan solusi memuktahirkan data pemilihan secara berkelanjutan dan memperkuat regulasi. Permasalah politik uang harusnya dapat dicegah, dengan bersikap tegas, serta konsisten terhadap semua pihak yang melakukan politik uang, Potensi beda tafsir isu pemilu di antara penyelenggara dapat diselaraskan dengan adanya koordinasi yang baik antara BAWASLU dan KPU.

Permasalahan lain seperti beban kerja penyelenggara pemilu terlalu tinggi dapat dicegah dengan menambah waktu penghitungan suara, menambah gaji penyelenggara pemilu dan menambah tenaga kerja. Isu penyebaran hoaks dan hate speech saat kampanye dapat dihadapi dengan melakukan penyingkatan masa kampanye agar lebih mudah diatur dan diawasi.

Baca juga: Kemunduran dan Keterbelakangan Demokrasi

Kerjasama yang baik dari berbagai pihak tentu menjadi kunci utama dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur, bersih dan adil. Sebagai pemilih, tentunya pemilu 2024 menjadi ajang aspirasi suara rakyat yang hanya bias dilakukan setiap lima tahun sekali. Maka dari itu gunakan hak suara sebaik-baiknya dan memilih pemimpin yang dianggap terbaik untuk negeri ini.

Editor: Rifki Elindawati